Pembayaran Digital Makin Besar, Pemerintah Perlu Solusi Berbasis Riset

Markbiz, 10 Agustus 2026 — Pertumbuhan transaksi pembayaran digital membuat sistem pembayaran semakin strategis bagi perekonomian dan pelayanan publik. Di tengah perkembangan tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dan Yayasan Bina Astacita Center (BACenter) berkolaborasi mengembangkan solusi sistem pembayaran pemerintah berbasis riset dan rekomendasi kebijakan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 6 Agustus 2026. Kerja sama ini menggabungkan kapabilitas Jalin dalam infrastruktur sistem pembayaran nasional dengan kompetensi BACenter dalam riset ekonomi, analisis kebijakan, dan perumusan rekomendasi strategis.

Solusi yang dikembangkan diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda pemerintah, mulai dari digitalisasi layanan publik, optimalisasi penerimaan negara dan daerah, efisiensi belanja pemerintah, penyaluran bantuan sosial, hingga perluasan inklusi keuangan.

Data Bank Indonesia menunjukkan volume transaksi melalui internet dan mobile banking, BI-FAST, serta BI-RTGS mencapai 16,07 miliar transaksi pada Semester I 2026. Angka tersebut tumbuh 36,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada kuartal II 2026, volume transaksi QRIS juga tumbuh 100,12% secara tahunan, seiring peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Transaksi QRIS antarnegara pada periode yang sama mencatat nilai net inbound sebesar Rp1,52 triliun.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran tidak lagi sebatas infrastruktur transaksi, tetapi semakin berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu, pengembangan sistem pembayaran dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, prioritas pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial.

Baca juga: Generasi Muda Dinilai Jadi Penentu Masa Depan Ekonomi Syariah

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan, pengembangan sistem pembayaran pemerintah perlu dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai, bukan semata dari teknologi.

“Pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak dapat hanya dimulai dari teknologi atau produk. Kita perlu memahami kebutuhan masyarakat, tujuan kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ingin dicapai.”

Menurut Ario, riset dan kajian kebijakan menjadi fondasi agar solusi yang dikembangkan tepat sasaran dan dapat diterapkan.

Riset hingga Proyek Percontohan

Kolaborasi ini juga ditempatkan dalam konteks transformasi dan sinergi ekosistem Danantara Indonesia untuk memperkuat kontribusi BUMN terhadap pembangunan nasional. Jalin sendiri berperan sebagai penyedia infrastruktur digital untuk mendukung integrasi layanan dan efisiensi proses bisnis.

Baca juga: Dari Produk Syariah Menuju Ekosistem Ekonomi: Babak Baru Keuangan Syariah

Sementara itu, BACenter menekankan pentingnya sistem pembayaran yang dikembangkan berdasarkan data dan bukti empiris. Burhanuddin Abdullah menyebut luasnya penggunaan sistem pembayaran menjadikannya bagian penting dari kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

“BACenter memiliki kapabilitas dalam riset dan analisis kebijakan, sementara Jalin memiliki pengalaman, teknologi, dan jaringan di dalam sistem pembayaran nasional. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi yang aplikatif untuk mendukung program pemerintah serta memberikan manfaat konkret bagi masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Hasil kajian nantinya berpeluang dikembangkan melalui model implementasi maupun proyek percontohan. Dengan pendekatan tersebut, riset tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi dapat diuji untuk melihat relevansi, kelayakan, dan dampaknya.

“Riset berperan untuk memastikan suatu program tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga relevan, dapat dilaksanakan, dan menghasilkan dampak yang terukur. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghubungkan proses kajian dan perumusan kebijakan dengan pengembangan solusi serta implementasinya,” kata Burhanuddin.